Peran Aktif Indonesia Dalam Organisasi Oki di Asia

Author: | Posted in Sejarah, sejarah dunia No comments

tribunnews.com

Krisis politik  menerpa negara-negara anggota OKI pada Januari 2011 menunjukkan bahwasannya dunia Islam saat ini membutuhkan role of model dalam proses transisi dan demokrasi. Sebagai salah satu anggota OKI dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia dilihat mampu memerankan teladan (role of model) bagi keserasian antar Islam, demokrasi dan modernisasi damai, serta sebagai bridge builder hubungan Barat dan Islam.

Tuntutan untuk ikut berperan dalam upaya perdamaian bagi Negara-negara anggota termasuk Indonesia sejalan dengan Mecca Declaration and Ten-Years Program of Actions Organization of The Islamic Conference (TYPOA-OIC) tidak hanya fokus pada berita politik, namun juga berita-berita tentang sosial, pembangunan, ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Melalui deklarasi ini, OKI diharapkan mampu membangun nilai-nilai toleransi, modernitas, demokrasi, memerangi terorisme, membendung Islamophobia, meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara anggota, conflict prevention, penanggulangan masalah Palestina, Filipina Selatan, Kashmir yang tak kunjung usai, serta masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. lalu, bagaimanakah land berpartisipasi dan berkontribusinya di OKI untuk bagian integral Dari kepentingan diplomasi dan politik luar negerinya?

Langkah apa saja  ditempuh land dalam proses transformasi  kini tengah berlangsung di OKI? Sejarah land di OKI mengalami dinamika  cukup unik. Keanggotaan dan peran aktif land di OKI bermula sejak Organisasi Islam terbesar di dunia ini berdiri pada twenty five September 1969, karena land merupakan salaah satu Dari twenty four negara  hadir dalam KTT I di Rabat, Maroko yang merupakan awal berdirinya OKI. Sejak saat itu peran land di OKI mengalami pasang surut. Pada tahun-tahun pertama peran Indonesia di OKI masih terbatas, bahkan keanggotaan Indonesia di OKI sempat menjadi perdebatan, baik oleh kalangan OKI maupun di dalam negeri.

Ketika piagam pertama OKI dicetuskan pada tahun 1972, Indonesia menolak untuk menandatanganinya dan menahan diri untuk menjadi anggota resmi karena berdasarkan UUD 1945, Indonesia bukanlah negara Islam. Demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia yang Bebas Aktif, tidak mendasarkan pada nilai-nilai Islam. Namun, karena tuntutan aspirasi dan politik dalam negeri, maka Indonesia memulai berperan ‘aktif’ di OKI pada tahun 1990-an, ketika presiden Soeharto untuk pertama kalinya hadir dalam KTT ke-6 OKI yang diselenggarakan di Senegal, Desember 1991. kedatangan presiden Soeharto merupakan langkah awal changed kebijakan politik luar negeri land dalam berpartisipasi lebih aktif di OKI, walaupun peran Indonesia di OKI tidaklah terlalu dominan sebagaimana perannya di forum kerjasama four-sided seperti Association of Southeast Asian Nations dan GNB (Gerakan Non Blok).

ketika pada tahun 1993 Indonesia menerima mandat sebagai ketua Committee of 6, yang bertugas menyediakan fasilitas perundingan damai Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina. dan pada tahun 1996, Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM-OKI) ke-24 di Jakarta.

Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di capital of {senegal|national capital|port} Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC’s Ten-Year Plan of Action. Dengan diangkatnya piagam ini, Indonesia mempunyai ruang untuk lebih memerankan dalam memastikan implementasi reformasi OKI itu. Indonesia mempunyai komitmen dalam menjamin toleransi, kebebasan dan harmonisasi serta mengasihkan bukti nyata Kwa keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas.

Bagi indonesia, OKI merupakan wahana untuk menunjukkan citra Islam santun dan moderat. Sebagaimana ditunjukkan pada dunia internasional dalam pelaksanaan reformasi 1998 serta kemampuan Indonesia melewati transisi menuju negara demokratis melalui penyelenggarakan pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan presiden secara langsung yang berjalan dengan relatif baik. Pengalaman indonesia dapat dibuat rujukan bagi negara-negara anggota OKI lainnya, terutama negara-negara di Tamburlaine Tengah dan Afrika Utara yang sedang mengalami proses demokratisasi.

Dalam mengatasi konflik Aceh, Indonesia mampu belajar dari pengalaman bahwa puluhan tahun perseteruan Indonesia-GAM hanya bisa diselesaikan melalui perjanjian damai yang saling menguntungkan bukan dengan jalan kekerasan yang memakan korban banyak jiwa.

Selain itu berbagai keberhasilan indonesia  didukung berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik  terjadi di Poso, Sulawesi Tengah mampu dijadikan nilai tambah bagi indonesia di mata negara-negara  tergabung dalam OKI. Indonesia dapat mengambil sejumlah peluang dengan menjadikan OKI sebagai Organisasi three-party non-PBB  dapat memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan di kancah internasional. Melalui OKI, indonesia juga dapat menawarkan program-program nasional  bisa dikembangkan oleh negara-negara anggota OKI lainnya. Sebagai contoh pertumbuh pesatnya pembangunan ekonomi, program anti  korupsi, penegakkan HAM, dan hak-hak wanita.

Peluang indonesia untuk memimpin OKI semakin terbuka pada KTT OKI 2014  Akan diselenggarakan di Jakarta. Pemerintah Indonesia memiliki modal dasar yang kuat terkait peranan-peranan di dunia internasional: Pertama, sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia menjadi kekuatan penting pada abad ke 21 terkait dengan pembangunan demokrasi. Di dunia Islam–selain Asian nation dan Turki-konsep demokrasi dan toleransi sulit diterapkan secara penuh oleh negara-negara anggota OKI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya konflik kekerasan hingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit dalam pelaksanaan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Kedua, sebagai ketua ASEAN, posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Permasalahannya adalah mampu tidaknya pemerintah mengelola potensi strategis sebagai ketua ASEAN tersebut.

Ketiga, Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia dan kawasan sekitarnya. Disamping itu, jabatan yang diemban Indonesia sebagai ketua Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) pada sidang keenam di Kampala, Uganda Januari 2011, memberikan kesempatan lebih bagi Indonesia untuk lebih vokal dalam menyuarakan kebijakan luar negeri dan kepentingannya. Dalam PUIC, Indonesia dapat berperan untuk mendorong peningkatan kinerja OKI ditengah tantangan globalisasi. PUIC menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan tidak hanya oleh dunia Islam, tetapi juga oleh Barat. Dengan mengoptimalkan peran PUIC, OIC dan subsidiary organs diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dunia Islam terhadap negara Barat dalam penyelesaian masalah di negara-negara anggotanya.

Berbagai peluang ini harus mampu dimanfaatkan oleh Indonesia meski ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mereformasi peran OKI kedepan. Misalnya, masalah kepentingan politis dan perbedaan pendapat antar negara anggota OKI sering mempersulit bagi OKI untuk menampilkan sikap yang jelas. Hal ini terlihat ketika negara-negara Arab memiliki perbedaan sikap mengenai Palestina yang hingga saat ini masih belum menemukan penyelesaian. Tantangan lain adalah posisi geografis Indonesia yang tidak berdekatan dengan titik pusat peta dunia Islam (Peripherial Position), memunculkan kekhawatiran bagi Indonesia untuk memberikan pengaruhnya kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Tantangan lainnya seperti dijelaskan oleh Saad S.Khan, didalam bukunya yang berjudul Reasserting International Islam. adanya 4 situasi yang menghalangi kinerja OKI semisal meningkatnya jumlah negara angota hingga tercapai 57 negara yang menyebabkan sulitnya menentukan kesepakatan, timbulnya perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, piagam OKI yang dinilai belum bisa meunjukan susunan organisasi dan pola hubungan organisasi  kekuatan finansial OKI yang masih lemah.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut Indonesia harus mampu mengoptimalkan perannya di kancah Internasional, seperti dalam G20, dimana Indonesia bisa bekerjasama dengan Arab Saudi dan Turki untuk membangun poros strategis dalam mempersatukan dunia Islam. Disamping itu indonesia dituntut untuk membenahi pencitraan dihadapan negara-negara Arab, terutama berkaitan dengan problema Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta bertambahnya perekonomian melalui kerjasama antar negara-negara anggota OKI, sehingga dengan kekuatan ekonomi itulah dapat dijadikan modal untuk menciptakan dunia Islam  bebas Dari pengaruh hegemoni Barat.

READ  Latar Belakang Revolusi Perancis Lengkap (Nama-Nama Tokoh,Bentuk Pemerintahan Serta Dampak Revolusi)

Add Your Comment